Kudus - Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengadakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Triwulan III (B09). Dalam rangka menuju reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang diselenggarakan secara virtual dan di ikuti oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus guna membahas evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan di Aula atas Rutan Kudus guna mempersiapkan data dukung pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, Selasa (03/10).
Pada sesi kali ini, Ida Asep Somara selaku Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI berkoordinasi untuk upaya pembaruan dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia demi terciptanya birokrasi yang bersih dan pemberian layanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Lebih upayakan lagi kepada anggota tim kelompok kerja (pokja) WBK/WBBM ini agar selalu berkoordinasi satu sama lain agar tidak terjadi salah paham dalam pengunduhan data dukung, " ucap Kepala Biro Perencanaan.